
Bandar Lampung, 28 Mei 2022, Pena Media. Kemeriahan Acara Apeksi berbanding terbalik dengan nasib para Tenaga honor, RT, kader Posyandu, Kader BKB, dan Lain-Lain yang sampai Hari ini insentif dan honor mereka tak tau kapan akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Walikota bandar Lampung, tampaknya tidak memiliki Empati terhadap masyarakat. Semestinya walikota lebih mengutamakan kewajiban dan mendahulukan hak, karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab seorang walikota terhadap kesejahteraaan rakyatnya.
Acara apeksi dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat. Diduga milyaran rupiah anggaran apeksi digelontorkan walikota untuk mesukseskan acara tersebut. Walikota merasa bangga dan senang acara apeksi sukses, namun rakyat menanggung hutang dan penderitaan yang makin panjang.
Menurut Noperwan AB, Pembina Forum Lintas Peduli Pembangunan Provinsi Lampung menilai kerja DPRD Kota Bandar Lampung sepertinya mandul dan tidak punya wibawa dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
“Tegur dong, walikota….masa hutang kita banyak, insentif dan honor masih belum terbayar, walikota malah asik menghamburkan uang“.
Ini tugas DPRD untuk memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah, saya ini mewakili keluhan rakyat, ujar Noperwan.
Ditemui dikantornya, Ketua forum Lintas Peduli Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayatullah,S.Pd. menilai Walikota ,belum layak memimpin kota Bandar Lampung, walikota belum bisa menentukan kebijakan yang strategis untuk kepentingan kesejahteraan rakyat selama 2 tahun memimpin kota ini.
Tampaknya, walikota tidak memiliki konsep atau master plan Pembangunan kota ini, dan tidak terlihat upaya walikota dalam memperbaiki keadaan ekonomi kota. Terlihat belanja aparatur daerah terlalu tinggi, keberadaan linmas yang tupoksinya belum jelas dan jumlah mereka yang terlalu banyak juga membebani APBD kota. Ditambah lagi Staf Ahli walikota yang begitu banyak, dan dianggap tidak produktif sangat membebani keuangan daerah. Ujar Taufik.
Belum ditambah kesembrawutan terjadi dikota ini, tidak ada penataan. Salah satunya Terlihat di tugu gajah, banyak ambulan baik milik Pemkot maupun yang berlogo partai terparkir di seputaran tugu gajah. Keaadaan Tersebut menimbulkan kesan kumuh dan norak, dan merusak pemandangan keindahan kota,Bak terminal saja. Ujar taufik
Semestinya, Ambulan berada di satker kesehatan atau kelurahan dan kecamatan,justru lebih efektif dan mudah terjangkau aksesnya oleh masyarakat. Para gelandangan (manusia Gerobak), manusia silver dan anjal juga memperparah keadaan kota, seperti tidak ada pembinaan dari dinas sosial atau mungkin walikota kurang sensitif karena diduga walikota tidak punya konsep.
Saran kami Forum Lintas Lembaga Pembangunan Provinsi Lampung, mendorong DPRD Kota Bandar Lampung, mengevaluasi Lagi, kerja-kerja Walikota. Apabila dianggap tidak layak, pertimbangkan kembali kepemipinan walikota. Rakyat butuh pemimpin yang peduli dan punya konsep membangun kesejahteraan rakyat… “Bukan yang hobi menghamburkan uang rakyat dan pencitraan saja“, Tutup Taufik. (Macho)

Tinggalkan komentar