PENA MEDIA LAMPUNG

Bandar Lampung,5 Juni 2022, Pena Media. Dinas Pendidikan merupakan lembaga yang menyelanggarakan system’ pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Dinas pendidikan adalah lembaga penjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan berjenjang. Tugas pokok dinas pendidikan mengelola lembaga-lembaga pendidikan, mengevaluasi dan menjadi alat kontrol serta menjalankan fungsi administratif agar proses pendidikan bisa berjalan dan sesuai harapan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat.

Setiap dinas pendidikan wajib dikelola dipimpin oleh seseorang yang mengerti dan berpengalaman serta sudah tersertifikasi sebagai praktisi dan pelaku pendidikan. Jika dikelola oleh orang yang bukan berlatar belakang pendidik, maka proses penyelenggaraan pendidikan akan hanya menjadi formalitas dan tujuan pendidikan sering tidak tercapai. Apalagi jika dalam penunjukan seorang kepala dinas berdasarkan kedekatan politik, kerabat dan faktor-faktor diluar tujuan penyelanggaraan pendidikan, maka dikhawatirkan akan bias dan keberhasilan pencapaian tujuan akan jauh dari harapan.

Ketika ditemui dikantor, Pembina Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan Provinsi Lampung, Noperwan AB. Mengatakan kami melihat belakangan ini, penyelenggaran pendidikan di Lampung sudah mulai berorientasi bagaimana semua indikator penunjang penyelenggaran pendidikan dapat terpenuhi. Seperti infrastruktur, peningkatan mutu guru dan penataan pengelolaan managemen sekolah yang secara bertahap, kami amati ada perubahan walau belum signifikan.

Namun kami juga menilai ada tindakan-tindakan yang kami anggap sekolah-sekolah masih melakukan pungli, terutama disekolah jenjang SMP dan SMA. Padahal pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari dana APBN. Dana tersebut dimaksudkan agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah lagi.

Tapi fenomena penarikan sumbangan atas nama komite yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah, ini yang patut kami pertanyakan, dimana peran pengawasan dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Seolah-seolah dibiarkan. Padahal sekolah-sekolah sudah banyak bantuan yang salah satunya adalah dana BOS.

Bos inikan untuk kebutuhan penunjang siswa mendapatkan pendidikan, mengapa masih saja dipungut biaya dengan alasan komite, ditetapkan lagi,Ujar Noperwan. Ditarik dana komite disekolah negeri baik SMP dan SMA itu pembohongan publik. Jelas komite itu adalah wadah kordinasi antara pihak sekolah dengan wali murid, bukan alat melegalkan pungli.

Hari ini 5 Juni 2022 saya menelpon Kadis Pendidikan Kota Bandar Lampung, Bunda Eka. Saya menanyakan kapan saya bisa bertemu beliau karena saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, dan laporan-laporan mengenai dugaan-dugaan pungli dilingkungan sekolah ini. Bunda Eka menjanjikan besok tanggal 6 Juni 2022 untuk menemui saya. Awalnya saya mau ditemukan dengan stafnya, saya tentu menolak, karena pejabat publik mesti menerima Lembaga seperti Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan Provinsi Lampung, apalagi saya ini senior dan pembina dibeberapa organisasi, masak saya dipertemukan dengan staf yang bukan buat kebijakan. Kepala dinas wajib memberikan keterangan agar bisa dipertanggung jawabkan. Kami lembaga juga bisa mempertanggung jawabkan kepada masyarakat. Ujar Noperwan.

Saya berharap, setiap Pejabat Publik bisa terbuka dan bekerja profesional. Jangan alergi dengan media dan lembaga. Justru keberadaan kami ini adalah alat kontrol masyarakat, jadi biar tahu kalau ada keluhan masyarakat. Seperti penyakit saja, kalau dibiarkan akan semakin menjadi, tapi kalau dirawat dan kita diteksi sejak dini, maka ada harapan penyakit tersebut bisa disembuhkan.

Besok saya dan tim akan bertemu Bunda Eka, Saya dan tim akan sampaikan semua persoalan dan saya ingin menyampaikan masukan serta kritik. Apalagi dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung baru mengganti kepala sekolah SD dan SMP Besar-Besaran, kami wajib tau, apakah pergantian ini ada unsur politik atau murni untuk penyegaran serta peningkatan mutu pendidikan dengan pergantian kepala sekolah. Tutup Noperwan.(Macho)