PENA MEDIA LAMPUNG

Bandar Lampung, 29 Juni 2022, Pena Media.
Pemerintah Pusat sudah mealokasikan dana untuk pendidikan dan kesehatan begitu besar. Semestinya masyarakat bisa menikmati fasilitas kesehatan maupun pendidikan dengan maksimal. Namun pada kenyataannya, masih banyak ketimpangan yang terjadi dimasyarakat dalam mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Persoalan-persoalan yang terjadi didunia pendidikan dan kesehatan, tentunya terjadi bukan tanpa sebab. Bisa jadi banyak oknum bermain dengan liar memanfaatkan limpahan anggaran yang diberikan pemerintah yang semestinya memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Belum lama ini team investigasi Forum berhasil mengumpulkan data, berkaitan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi dilingkungan dinas pendidikan dan Kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Diketahui bantuan dana DAK di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Provinsi Lampung sangat besar, namun banyak terindikasi dugaan tindak pidana korupsi.

Grativikasi atau suap berupa fee dari rekanan terhendus oleh team Investigasi Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan Lampung, yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Pola permainan sudah terbaca, dari pembelian produk yang tidak sesuai dengan TKDN, melanggar Peraturan dan UU, menerima Fee dari rekanan. Sehingga bisa kita simpulkan kwalitas produk pengadaan diragukan.

Begitu juga di Dinas Kesehatan anggaran BOK yang semestinya untuk memfasilitasi oprasional kegiatan kesehatan, agar pelayanan dan fasilitas kesehatan bisa memadai, banyak terindikasi di salah gunakan oleh oknum-oknum pejabat di dinas kesehatan Kabupaten Kota di Lampung.

Ketika di temui dikantor, Noperwan AB, mengatakan saya sudah tak asing lagi mendengar Oknum Pejabat bermain kotor dengan rekanan atau menyalahgunakan anggaran. Jika mereka tidak bermain kotor tidak kaya bos, coba sekali-sekali BPK dan aparat penegak hukum main-main kerumah mereka, banyak dan mewah. Sambil tersenyum simpul, PNS kok sugih banget ya memang gaji mereka milyaran ya. Ujar Noperwan

Wajar kayaknya kalau masyarakat sering mengeluh fasilitas pendidikan dan kesehatan tidak memadai. Karena diduga speaknya tidak sesuai dengan alokasi yang dianggarkan, sedih saya melihat keadaan negeri kita seperti ini. Pejabat-pejabat masih suka merampok uang rakyat, padahal mereka sudah difasilitasi dengan berbagai tunjangan-tunjangan untuk kinerja mereka.

Saran saya penegak hukum bisa bekerja optimal dan menegakkan hukum sebenar-benarnya. Karena kalau penegak hukum ikut melindungi, masyarakatlah yang dirugikan. Jadi Tutup Noperwan (Macho)