PENA MEDIA LAMPUNG

Bandar Lampung, 6 Juli 2022, Pena Media. Baru- Baru ini telah terjadi pergantian Kapolda Baru dilampung, yang sebelumnya adalah Irjen Hendro Sugianto digantikan oleh Irjen Akhmad Wiyagus. Baru sepekan menjabat Irjen Akhmad Wiyagus telah membuat gebrakan, yang membuat publik kaget bukan kepalang.

Polda Lampung berhasil menangkap Iwan Parera, keponakan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, yang terlibat kasus penipuan banyak pengusaha hingga anggota DPRD Provinsi Lampung. Iwan Parera ditangkap Tim Direkrorat Kriminal Umum (Dikrimum) Polda Lampung di persembunyiannya di Lampung Barat, sejak tanggal 23 Juni 2022 lalu, dan kini ditahan di Rutan Polda Lampung.

Ini menjadi warning bagi siapa saja yang berbuat kejahatan dan melakukan perbuatan melawan hukum, di Lampung. Dengan tertangkapnya Iwan Parera, ini membuktikan Kapolda Baru, tidak pandang bulu. Berbuat melawan hukum tangkap dan adili.

Noperwan AB, Selaku Dewan Pembina Forum Lintas Lembaga dan Peduli Pembangunan Lampung sangat mengapresiasi gebrakan Kapolda. Ini menegaskan Kapolri melalui Kapolda sedang memonitor Lampung agar Lampung bersih dari siapa saja yang melakukan tindakan melanggar hukum.

Irjen Akhmad Wiyagus, sesorang yang memiliki kredibilitas tinggi di kepolisian , beliau tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, koruptorpun dibabat habis jika terbukti melakukan. Saya sempat kaget, keponakan gubernur dalam waktu yang sangat cepat telah ditangkap, ini membuktikan kehadiran Irjen Akhmad Wiyagus, untuk menindak siapa saja yang melakukan pelanggaran.

Saya juga meminta kepada Kapolda Baru, untuk menindak tegas, Dugaan Korupsi yang terjadi dilingkungan BPPRD Kota Bandar Lampung, team kami banyak mendapatkan data dugaan korupsi diinstansi tersebut, dari pungli Pajak reklame, restoran, tempat hiburan dan proses BPHTB. Ujar Noperwan

Kemudian saya juga meminta kepada Kapolda, untuk mengawasi dan menindak tegas, Dugaan Penyelewengan anggaran DAK di Dinas pendidikan Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Lampung timur, Metro, Lampung Selatan, Mesuji dan Lampung Tengah, karena terindikasi banyak permainan dengan pihak rekanan terutama dalam proses pengadaan alat TIK produk mereka tidak sesuai dengan TKDN. Ujar Noperwan.

Saya sebagai aktivis sekaligus pembina beberapa LSM, berkomitmen memonitoring Lembaga Pemerintah dalam mengelola anggaran Publik, agar tidak terjadi penyimpangan, Karena bisa merugikan masyarakat. Untuk itu kerjasama seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk menciptakan Lampung bebas dari korupsi. Tutup Noperwan. (Macho)