PENA MEDIA LAMPUNG

Bandar Lampung, 21 November 2022, Pena Media Lampung. Dunia Pendidikan, memang menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas SDM di Bangsa ini. Sehingga Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar 20% dari alokasi dana APBN, dengan tujuan mengurangi beban biaya pendidikan sehingga semua lapisan masyarakat bisa menikmati fasilitas pendidikan.

Namun keadaan dunia pendidikan di negeri ini masih miris, terbukti banyaknya keluhan orang tua terhadap biaya sumbangan komite yang banyak ditetapkan pihak sekolah dengan tarif bukan atas kesepakatan. Padahal jelas uang komite adalah, sumbangan dan partisipasi orang tua terhadap proses pendidikan, dan sifatnya sukarela sesuai kemampuan.

Ketika Pembina Forum Lintas Peduli Pembangunan Lampung Noperwan AB ditemui dikantornya, beliau mengatakan sangat prihatin terhadap sekolah-sekolah yang menarik anggaran komite dengan sepihak. “Ya, saya dengar SMA/SMK negeri menarik anggaran Komite sangat besar dan tidak manusiawi” apalagi dengan kondisi ekonomi saat ini, ujarnya.

Saya dengar ada yang sampe 500 RB/bulan, kalau dikali 500 siswa saja tiap tahun uangnya sudah banyak ya, kemudian kemana uang tersebut. Setau saya bantuan DAK APBN, APBD dan Bos banyak, kok masih kurang ya. Ujar Noperwan.

Jangan-jangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, membiarkan saja mungkin ada upaya kongkalikong dengan pihak sekolah, coba kalikan saja kalo 20 sekolah dikali uang komite yang ditarik, wah banyak sekali uangnya, apalagi dilampung ini sekolahnya ratusan bahkan ribuan, Kemana UANG KOMITE TERSEBUT ? pertanyaannya. Ungkap Noperwan.

Kemaren ada teman saya anaknya mengeluh,ruang kelas AC Gak hidup padahal uang komitenya 6 JT/tahun siswanya banyak. “Ya salah satu SMA favorit di Lampung lah, hehe…kalau disebutin kasihan kepala sekolahnya” gurau Noperwan. Ini salah satu contoh, bahwa dana komite tidak juga berpengaruh terhadap fasilitas dan menunjang kegiatan sekolah. Ujar Noper.

Ditambah lagi banyak laporan, masyarakat tidak bisa mengambil ijasah, putra-putrinya akibat tidak bisa melunasi uang komite. Ini pelanggaran sekolah terhadap benda berharga milik pribadi dari negara, dan semestinya bisa dipidanakan,sekolah yang menahan Ijasah.

Rapat komite disetiap sekolah juga, terkesan setingan dan sudah kongkalikong pihak sekolah dengan pengurus komite, agar
Bisa menetapkan angka sumbangan dengan nilai yang diingikan sekolah, tanpa melihat kemampuan orang tua siswa. Berdasarkan hal tersebut menjadi alasan pihak sekolah bahwa sumbangan komite berdasarkan hasil rapat. “Entah mengapa Dunia pendidikan jadi teralalu matrealistis” ujarnya

Ditambah lagi terdapat indikasi juga pengurus komitepun banyak merupakan penunjukan pihak sekolah, dan diduga banyak oknum aparat didalamnya, yang mengamankan pihak sekolah melalui komite. Hal ini sudah kami rangkum dari laporan-laporan orang tua siswa yang mengeluh kelembaga kami, ungkap Noper

Mana nih Kadis pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Pak Zulfakar yang sekaligus PJ. Bupati Mesuji, kok diam-diam saja, padahal banyak ormas dan media yang menyoroti persoalan keluhan masalah uang komite. Apa mesti Lembaga Hukum dulu yang menegor baru Pak kadis turun tangan. Ujar Noperwan.

Saya ini aktivis senior, berkali-kali saya datang kekantor dan hubungi pak kadis, tidak bisa, malah Nomer saya Diblok oleh Pak kadis. Beginikah etika Lembaga pemerintah, ketika ormas menyampaikan keluhan dan keritik kok tidak ditanggapi.

Saya ingin DPRD Provinsi Lampung dan Lembaga Hukum mengevaluasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung, terhadap pengawasan penyelenggaran pendidikan di Provinsi Lampung, karena banyak terindikasi sekolah-sekolah melakukan Pungli mengatas namakan uang Komite. Apalagi Pak Kadis tidak konsen dengan jabatan tambahan sebagai PJ Bupati.

Menurut saya Pak Gubernur Lampung, Harus menunjuk Kadis Baru agar Dunia Pendidikan Lampung bisa Terurus dengan Baik. kalau pak Gubernur tidak menyikapi persoalan ini maka akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan,Tutup Noperwan.(macho)