PENA MEDIA LAMPUNG

Bandar Lampung, 3 Januari 2023, Pena Media Lampung. Diduga ada penyimpangan pemerintah Lampung timur Siap-siap dikpkkan. Paket kerjaan infrastruktur dilampung timur tidak sesuai perencanaan rekanan terancam tidak terbayar.

Ketua Himatra Andika Saputra ketika diwawancarai mengenai banyaknya rekanan tidak terbayar, Andika mengatakan; saya mendapatkan laporan dari tim saya dilapangan, beberapa orang rekanan mengeluhkan, masalah SPD mereka tidak dikeluarkan oleh BPKAD Lampung Timur. Kata mereka, kami heran SPD Kami tidak dikeluarkan, padahal jelas-jelas paket pekerjaan ada, kok katanya dananya blm ada, beginilah begitu.ujar Andika

Menurut Andika, semestinya paket pekerjaan itu sudah ada SPDnya, SPD merupakan jaminan ketersedian anggaran, kalau sampai tidak ada atau belum bisa dibayar, ini jadi pertanyaan publik, kemana uangnya?…atau perencanaan, OPD/satker dan keuangan tidak adanya kordinasi.

Jelas pemerintah Lampung timur terindikasi telah melakukan pelanggaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Andika menegaskan kami Himatra meminta pemerintah Lampung timur untuk transparan dalam melakukan pengelolaan anggaran publik, jangan sampai merugikan masyarakat dan rekenan. Kemudian jangan sampai seperti tahun-tahun sebelumnya, penyimpangan anggaran dikarenakan Kepala daerah sedang mempersiapkan amunisi untuk pemilu selanjutnya, jelas ada tindak pidana korupsi.

Senada dengan pernyataan Andika, dewan pembina Forum Lintas Lembaga Peduli Pembangunan Noperwan AB, mengatakan saya malu sebagai putra kelahiran Lampung timur, jika banyak penyimpangan anggaran disana, masa uang rekanan tidak dikeluarkan, apa perencanaannya tidak matang atau jangan-jangan ada penyimpangan karena sudah memasuki tahun politik. Ujarnya

Saya meminta KPK, Kemendagri dan BPK RI,Kejati Lampung, untuk memeriksa Pemda Lampung Timur, saya merasa terpanggil untuk membuat Lampung timur kondusif dari praktik-praktik KKN.

Banyak Kades-kades Lampung timur juga mengeluh kekantor saya. Saya dibarisan terdepan jika tanah kelahiran saya dikelola tidak baik oleh Pemda, saya akan melaporkan setiap persoalan yang terjadi disana. Tutup Noperwan (macho)